Presisi5.com || Gunungkidul — Ratusan warga Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari yang tergabung dalam Masyarakat Ngalang Bersatu ramai-ramai mendatangi kantor kalurahan pada Sabtu (24/1/2026). Hal ini dipicu setelah masyarakat Ngalang menyatakan mosi tidak percayatidak dengan kepemimpinan lurah PAW ( Pergantian Antar Waktu ) Suharyanta, yang dinilai tidak bisa mengayomi masyarakat serta tidak transparansinya informasi birokrasi yang dibutuhkan masyarakat.
Partono, selaku koordinator orasi menyampaikan bahwa aksi ini sebagai bentuk protes masyarakat atas pensertifikatan tanah Sultan Ground ( SG ) yang berlokasi di Padukuhan Nglaran yang semestinya diketahui oleh Bamuskal Ngalang untuk disampaikan kepada masyarakat luas.
” Kami bereaksi karena permasalahan yang muncul soal dugaan manipulasi administrasi pertanahan yang disebabkan oleh lurah dan jogoboyo Ngalang sehingga kami protes mengapa tanah yang sebetulnya milik kraton bisa disertifikatkan atasnama pribadi lurah “,ungkap Partono.
Peran jogoboyo semestinya menjadi ujung tombak menjaga kondusifitas masyarakat Ngalang, justru tidak memberikan solusi dan enggan memberikan penjelasan.
Lebih lanjut dalam orasi tersebut menyoroti kinerja Bamuskal ( Badan Musyawarah Kalurahan ) yang selama ini bungkam dan terkesan tutup mata atas dugaan banyaknya penyimpangan kebijakan oleh oknum lurah.
” Terdapat tujuh tuntutan yang kami sampaikan dalam orasi ini diantaranya :
1.Transparansi informasi yang berkaitan dengan warga masyarakat.
2.Bupati segera mengaudit segala bentuk administrasi di Kalurahan Ngalang.
3.Mengembalikan hak- hak yang bukan milik lurah untuk dijadikan aset Kalurahan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraanteraan masyarakat.
4.Bamuskal jika tidak menjalankan tupoksinya segera membuat surat pengunduran diri secara terbuka.
5.Kepala Dispetaru Gunungkidul tidak menelaah dan turun langsung ke masyarakat dalam permasalahan di Ngalang, dalam tanggapannya justru bertolak belakang dengan masalah yang sebenarnya dan terkasan memihak lurah, sehingga memunculkan keresahan atas tanggapan permasalahan ini.
6.Pembenahan birokasi Kalurahan Ngalang menyeluruh secara transparan.
7.Lurah beserta Jogoboyo harus lengser dari jabatan masing-masing.
Demikian tuntutan yang kami sampaikan, sudah terlalu lama Ngalang ini darurat mafia tanah, orasi ini memang kita memilih di hari Sabtu, karena kami tidak ingin mengganggu kinerja pelayanan jika di hari biasa, juga sekaligus ingin membuktikan sumpah dan janji pamong, mereka itu sebagai pamomong masyarakat, semestinya tidak seperti ASN yang mempunyai hari libur,dan bisa dilihat saat ini,mereka tidak ada satupun yang menyambut kami meski sudah disampaikan pemberitahuan melalui surat sebelumnya, dan jika pihak-pihak terkait tidak merespon aspirasi kami, kami akan menggelar orasi dengan gelombang massa yang lebih besar“,lanjutnya.
Sementara itu Panut, selaku Ketua Bamuskal Kalurahan Ngalang mengucapkan permohonan maaf atas kinerja Bamuskal selama ini jika dinilai tidak maksimal, pihaknya berjanji akan meneruskan tuntutan masyarakat hari ini untuk disampaikan kepada lurah Ngalang beserta jajarannya.
” Kami menyambut baik aspirasi masyarakat Ngalang, tentu ini menjadikan referensi agar sesegera mungkin untuk kita berkoordinasi dengan lurah dan pamong yang lain “, jelas Panut.
Dalam menanggapi permasalahan ini, Panewu Gedangsari, Eko Krisdiyanto, S.E menghimbau jika orasi ini merupakan bagian dari hak-hak masyarakat untuk disampaikan sebagai bentuk pola demokrasi masyarakat di Ngalang sudah berjalan dengan baik, sepanjang penyampaian dilakukan sesuai koridor dan norma yang ada.
” Monggo dari masyarakat bisa menggunakan ruang demokrasi sebaik-baiknya dalam menyampaikan pendapat secara santun sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan “, tegasnya.
( Redaksi )
